Tokyo, 25 Februari 2020. “Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola sawit”, demikian ditegaskan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Tokyo, Bapak Tri Purnajaya dalam sambutannya pada kegiatan “Briefing and Business meeting on Indonesia Sustainable Palm Oil and Biomass” di Hotel Gajoen Tokyo, 25 Februari 2020.

Kegiatan seminar yang diselenggarakan secara back-to-back dengan acara 5th International Biomass Expo tersebut ditujukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan sawit Indonesia yang senantiasa menekankan pada aspek produktivitas, kelestarian lingkungan, dan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Sebagai pembicara kunci adalah Plt. Asisten Deputi Kemenko Perekonomian, Bapak Muhammad Saifulloh yang memberikan update terkini mengenai sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Ditegaskan Bapak Saifulloh, “berbagai persyaratan Jepang terkait aspek keberlanjutan sawit Indonesia telah diatur dalam rancangan Perpres ISPO yang baru, antara lain mengenai aspek legalitas lahan, aspek ekonomi dan sosial serta skema supply chain industri sawit Indonesia”.

Hal ini pun diperkuat dengan komitmen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk terus mendukung pengembangan sawit Indonesia yang berkelanjutan. Bapak Sunari, Direktur Penghimpuna Dana BPDPKS yang hadir sebagai salah satu pembicara memaparkan 3 (tiga) rencana strategis, yaitu: (1) Stabilisasi Harga CPO dengan penerapan B20 secara penuh; (2) Perbaikan kesejahteraan petani; dan (3) Investasi industri hilir melalui konservasi sawit menjadi bio hydrocarbon fuel.

Sementara itu, 3 pembicara lain yang hadir, yakni dari PT. Sinar Mas, Biomass Power Association dan Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) juga menyampaikan komitmen dari sektor swasta untuk mendukung pengembangan industri sawit berkelanjutan, termasuk dukungan terhadap ISPO.

Di antara beberapa peluang kerjasama yang dapat ditingkatkan ke depannya adalah pemanfaatan by products sawit seperti Palm Kernel Shell (PKS), dimana saat ini kebutuhan PKS di Jepang terus meningkat. Sekitar 3,1 juta metric tons pada 2019 dan diperkirakan akan mencapai 5,1 juta tahun 2023. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Indonesia dapat juga menyiapkan standar sertifikasi sustainability untuk by products sawit, khususnya PKS.

Lewat kegiatan seminar yang dihadiri sekitar 80 pelaku usaha, akademisi, media dan stakeholders terkait sawit di Jepang ini, diharapkan potensi kerja sama sawit dan biomass Indonesia – Jepang dapat lebih dikembangkan. (Ekon-KBRI Tokyo)